Menuju BH 1 DZ, antara, Mempertahankan / Merebut Kekuasaan, Kekayaan dan Dilema Balas Dendam serta Amannya Posisi Penjilat

Oleh :

Yan Salam Wahab

Dalam era globalisasi sekarang ini, perubahan hidup terjadi begitu cepat karena perputaran arus informasi, batas nilai negara menjadi kabur sehingga budaya asing mudah saja masuk dan tidak menutup kemungkinan jika budaya asing tersebut memiliki pengaruh terhadap nilai-nilai lokal dan nasional disuatu negara. M.Habib Mustopo (1992 dalam Mulyono) menyatakan, bahwa pergeseran dan perubahan nilai-nilai akan menimbulkan kebimbangan, terutama didukung oleh kenyataan masuknya arus budaya asing dengan berbagai aspeknya.

Globalisasi itu sendiri mempunyai dampak positif maupun negatif ibarat dua mata pisau. Globalisasi itu sendiri memicu semangat untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam berbagai hal. Individu bebas menafsirkan nilai-nilai dan symbol budayanya, mudah dalam mengakses semua informasi yang ada dan berkembangnya nilai-nilai global seperti demokratisasi, transparansi, persamaan derajat, dsb.

Disisi lain tidak mustahil tumbuh suatu pandangan kosmopolitan yang tidak selalu sejalan dengan tumbuhnya faham kebangsaan. Dalam bidang ekonomi menjadikan masyarakat semakin konsumtif (budaya konsumerisme) karena berbagai macam produk budaya semakin berkembang melalui teknologi multimedia. Masuknya barang-barang luar menyebabkan lumpuhnya industri bisnis dalam negeri, yang mekngakibatkan terjadinya gejolak pada ekonomi dan menyebabkan kesenjangan ekonomi antara si kecil dengan penguasa yang mengakibatkan orang berduyun-duyun ingin menjadi penguasa.

Dalam hal tampuk Kekuasaan Menurut French dan Raven, ada lima tipe-tipe kekuasaan, yaitu : 

1.Reward Power
Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Kekuasaan ini akan terwujud melalui suatu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan. Dalam deskripsi konkrit adalah ‘jika anda dapat menjamin atau memberi kepastian gaji atau jabatan saya meningkat, anda dapat menggunakan reward power anda kepada saya……!!!’. Pernyataan ini mengandung makna,

Memperhatikan Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah yang Dikemukakan oleh Darwanto

Oleh :

Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A.

(Guru Besar, Dosen Pascasarjana UNP)

Darwanto (2002), Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Kantor Meneg PPN/Bappenas, mengemukakan bahwa "setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain".

Masyarakat Kerinci (bersama pemimpin mereka) yang begitu cerdas dalam memahami potensi daerahnya seharusnya sudah dapat melihat apa yang sebaiknya dikembangkan di wilayah yang subur itu. Seharusnya sudah terlihat rahasia segumpal tanah surga yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk daerah Kerinci. Komoditi yang potensial untuk daerah Kerinci sudah dipahami oleh masyarakat Kerinci. Sehubungan dengan berbagai sektor ekonomi yang harus dikembangkan, berbagai kemungkinan dapat dilakukan; tidak saja sektor pertanian, tetapi sektor-sektor lain juga mungkin untuk dikembangkan.

Seperti yang juga dikemukakan oleh Darwanto, "dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah". Barangkali

Karakteristik Seorang Pemimpin Idaman

Oleh :

Prof. DR. H. Anas yasin, MA

(Guru Besar, Dosen Pasca Sarjana UNP)

Kabarnya Kerinci bakal sibuk ke dalam suasana "mem-bidik" siapa yang akan memimpin Kabupaten Kerinci sesudah masa jabatan Bupati yang sedang memegang tampuk kekuasaan saat ini. Ada baiknya kita sama-sama memberikan saran dalam melakukan kegiatan "pem-bidik-an calon pemimpin" tersebut.

Perlu saya tekankan bahwa tulisan saya ini tidak bermaksud untuk mendukung atau tidak mendukung siapa saja yang berkepentingan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kerinci, tetapi tulisan ini tercurah dari hati yang tulus agar penyimpangan-penyimpangan dalam pemilihan agar tidak terjadi.

Dalam pemilihan calon pemimpin di mana saja di dunia ini, ada kelompok yang biasa disebut "tim sukses", Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Calon Pemimpin bersama Wakil Calon Pemimpin (dalam hal ini: pemimpin = bupati). Tinjauan berikut ini merupakan pandangan umum dan saran juga secara umum yang ditujukan sebagai masukan bagi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kerinci mendatang.

1.   Tim Sukses.

Tim sukses sebenarnya mempunyai pengertian lebih luas. Mereka bukan saja sebuah tim yang berusaha secara material agar calon pemimpin mereka berhasil dalam mengumpulkan suara. Lebih dalam lagi, tim sukses adalah sekelompok orang yang sanggup mengarahkan calon pemimpinnya kearah yang diinginkan masyarakat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tersebut agar calon pemimpin tersebut dipilih masyarakat. Tim sukses harus mampu mengarahkan calon pemimpin ke arah penawaran visi, misi, strategi, kebijakan, dan program kerja yang

Kembalilah ke Konstitusi

Tahun  2012 adalah tahun pancaroba di bidang politik dan ekonomi akibat krisis ekonomi global terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Dalam kaitan ini, penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan pemerintah daerah dminta untuk kembali ke konstitusi.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari melalui rilis kepada pers, Selasa (03/01). “Seruan ini relevan dan urgen karena kita sudah terlalu jauh mengembara meninggalkan konstitusi dan konstitusionalisme.”

Konstitusi haruslah dibaca secara utuh dan luas, bukan hanya secara tekstual pasal per pasal, melainkan ruhnya konstitusi. Yaitu dasar-dasar kenegaraan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan tujuan dibentuknya negara ini.

Hajriyanto mengingatkan, atas nama masa transisi politik dan demokrasi, komponen bangsa ini telah mengabaikan konstitusi dan atau 4 Pilar Negara. “Kini, di tahun 2012 ini, kita tidak boleh lagi menyebut era ini sebagai masa transisi, melainkan masa konsolidasi sistem politik dan kehidupan demokrasi berdasarkan konstitusi.

Politik, ujar  Hajriyanto, sudah terlalu jauh meninggalkan kearifan lokal (local wisdom) sebagai budaya bangsa yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila. “Apalagi pembangunan perekonomian kita. Asas ekonomi kekeluargaan dan kebersamaan dalam semangat kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 karena terperdaya oleh tekanan globalisasi telah digantikan dengan ekonomi pasar yang mendewa-dewakan pertumbuhan tanpa peduli pada kualitas pertumbuhan yang berbasiskan asas pemerataan," tegasnya.

Kata politisi Partai Golkar ini, ideologi pertumbuhan dimana yang penting ekonomi tumbuh --- tak peduli pertumbuhan itu karena apa dan menguntungkan siapa saja -- sungguh telah mencederai nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa sekaligus Sila Kelima Pancasila. “Sulit untuk mengatakan bahwa pembangunan ekonomi kita dewasa ini pro-poor," ujar dia.

Hajriyanto menyatakan, pertumbuhan ekonomi memang tinggi, bahkan termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Namun, pertumbuhan itu, di antaranya yang 49 persen disumbangkan oleh penjualan hasil tambang yang eksplorasinya berpotensi merusak lingkungan.

Belum lagi menjadi faktor penyebab terbesar sengketa lahan pertambangan dengan rakyat penduduk tradisional tanah-tanah tersebut. Yang terakhir ini tampak dalam kasus Mesuji Sumatera Selatan dan Bima NTB. Sulit untuk mengatakan bahwa pembangunan ekonomi kita dewasa ini pro-people dan pro-environment.

"Dalam konteks dan perspektif ini saya mengusulkan segera 2 langkah strategis. Pertama, konsolidasi politik dengan menekankan langkah pribumisasi demokrasi. Kedua, konsolidasi perekonomian nasional dengan melakukan kontekstualisasi perekonomian pasar bebas," tegasnya.

Pribumisasi demokrasi dan kontekstualisasi pasar bebas, ujar Hajriyanto, harus berakar dan sekaligus merupakan perkembangan dari demokrasi asli Indonesia dan semangat kekeluargaan berdasarkan ekonomi kerakyatan. "Marilah kembali ke konstitusi, back to the constitution.”