Persatuan dan Kesatuan Tujuan Pokok Pembangunan

Oleh :

Yan Salam Wahab

Kita beruntung hidup di negara Indonesia khususunya Kabupaten Kerinci yang penuh dengan nuansa kebersamaan dalam dimensi persatuan dan ksatuan bangsa. Dalam konteks itulah kita menyadari arti penting pembangunan yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai substansial dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat guna mewujudkan cita-ccita dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.

Dimensi persatuan dam kesatuan merupakan nafas yang menggerakkan kesadaran membangun seluruh potensi kekuatan bangsa, Karena tanpa memahami sekaligus menyadari arti dan peran penting persatuan dan kesatuan, niscaya kita akan menghadapi berbagai fenomena timbulnya ekses-ekses destruktif ketimbang kesadaran yang lebih benuansa konstruktif. Karena itu, betapa pentingnya nilai persatuan dan kesatuan secara hakiki tumbuh di dalam setiap hati dan jiwa manusia di daerah kita.

Di dalam sejarah peradaban umat manusia, makna yang terkandung di dalam nuansa persatuan, selalu menjadi bagian penting yang memiliki saham terbesar di dalam memenangkan sebuah perjuangan melawan kebathilan, penindasan dan penjajahan yang berusaha merebut kemerdekaan suatu kaum maupun suatu bangsa.

Menuju BH 1 DZ, antara, Mempertahankan / Merebut Kekuasaan, Kekayaan dan Dilema Balas Dendam serta Amannya Posisi Penjilat

Oleh :

Yan Salam Wahab

Dalam era globalisasi sekarang ini, perubahan hidup terjadi begitu cepat karena perputaran arus informasi, batas nilai negara menjadi kabur sehingga budaya asing mudah saja masuk dan tidak menutup kemungkinan jika budaya asing tersebut memiliki pengaruh terhadap nilai-nilai lokal dan nasional disuatu negara. M.Habib Mustopo (1992 dalam Mulyono) menyatakan, bahwa pergeseran dan perubahan nilai-nilai akan menimbulkan kebimbangan, terutama didukung oleh kenyataan masuknya arus budaya asing dengan berbagai aspeknya.

Globalisasi itu sendiri mempunyai dampak positif maupun negatif ibarat dua mata pisau. Globalisasi itu sendiri memicu semangat untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam berbagai hal. Individu bebas menafsirkan nilai-nilai dan symbol budayanya, mudah dalam mengakses semua informasi yang ada dan berkembangnya nilai-nilai global seperti demokratisasi, transparansi, persamaan derajat, dsb.

Disisi lain tidak mustahil tumbuh suatu pandangan kosmopolitan yang tidak selalu sejalan dengan tumbuhnya faham kebangsaan. Dalam bidang ekonomi menjadikan masyarakat semakin konsumtif (budaya konsumerisme) karena berbagai macam produk budaya semakin berkembang melalui teknologi multimedia. Masuknya barang-barang luar menyebabkan lumpuhnya industri bisnis dalam negeri, yang mekngakibatkan terjadinya gejolak pada ekonomi dan menyebabkan kesenjangan ekonomi antara si kecil dengan penguasa yang mengakibatkan orang berduyun-duyun ingin menjadi penguasa.

Dalam hal tampuk Kekuasaan Menurut French dan Raven, ada lima tipe-tipe kekuasaan, yaitu : 

1.Reward Power
Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Kekuasaan ini akan terwujud melalui suatu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan. Dalam deskripsi konkrit adalah ‘jika anda dapat menjamin atau memberi kepastian gaji atau jabatan saya meningkat, anda dapat menggunakan reward power anda kepada saya……!!!’. Pernyataan ini mengandung makna,

Karakteristik Seorang Pemimpin Idaman

Oleh :

Prof. DR. H. Anas yasin, MA

(Guru Besar, Dosen Pasca Sarjana UNP)

Kabarnya Kerinci bakal sibuk ke dalam suasana "mem-bidik" siapa yang akan memimpin Kabupaten Kerinci sesudah masa jabatan Bupati yang sedang memegang tampuk kekuasaan saat ini. Ada baiknya kita sama-sama memberikan saran dalam melakukan kegiatan "pem-bidik-an calon pemimpin" tersebut.

Perlu saya tekankan bahwa tulisan saya ini tidak bermaksud untuk mendukung atau tidak mendukung siapa saja yang berkepentingan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kerinci, tetapi tulisan ini tercurah dari hati yang tulus agar penyimpangan-penyimpangan dalam pemilihan agar tidak terjadi.

Dalam pemilihan calon pemimpin di mana saja di dunia ini, ada kelompok yang biasa disebut "tim sukses", Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Calon Pemimpin bersama Wakil Calon Pemimpin (dalam hal ini: pemimpin = bupati). Tinjauan berikut ini merupakan pandangan umum dan saran juga secara umum yang ditujukan sebagai masukan bagi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kerinci mendatang.

1.   Tim Sukses.

Tim sukses sebenarnya mempunyai pengertian lebih luas. Mereka bukan saja sebuah tim yang berusaha secara material agar calon pemimpin mereka berhasil dalam mengumpulkan suara. Lebih dalam lagi, tim sukses adalah sekelompok orang yang sanggup mengarahkan calon pemimpinnya kearah yang diinginkan masyarakat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tersebut agar calon pemimpin tersebut dipilih masyarakat. Tim sukses harus mampu mengarahkan calon pemimpin ke arah penawaran visi, misi, strategi, kebijakan, dan program kerja yang

Jaga TNKS, Kerinci Harus Tuntut Kompensasi PBB

Oleh :

Yan Salam Wahab

 Sebagai daerah yang ikut menjaga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai salah satu "paru-paru" dunia, Pemerintah Kerinci United (Sungai Penuh dan kerinci) Harus menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan kompensasi bagi masyarakat di sekeliling kawasan konservasi tersebut.

Isu kompensasi ini Juga telah di diapungkan Pemerintah Prov. Sumbar beberapa tahun lalu kepada pemerintah Indonesia untuk disampaikan pada konferensi PBB tentang perubahan iklim yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, kata wakil Gubernur Sumbar waktu itu, Marlis Rahman di Padang.

TNKS memiliki luas 1.375.349,9 hektare berada dalam wilayah 11 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Di Kerinci, kawasan TNKS dengan luas total 215.000 Ha, dan menguasai lebih dari 50 % wilayah Kerinci United

Menurut saya, selama ini masyarakat dunia internasional meminta Daerah kawasan TNKS Khususnya dalam lingkup Kerinci United untuk menjaga kelestarian TNKS, tetapi “Rakyat sekitar taman nasional di minta untuk menjaga TNKS malah tidak ada/tidak mendapat kompensasi untuk itu....!!!”.

Seharusnya daerah-daerah yang menjaga TNKS, atau Taman Nasional lainnya di Indonesia berhak dan mesti mendapatkan/menerima kompensasi, sama seperti kompensasi diberikan kepada daerah-daerah penghasil minyak bumi....!

Khusus Kerinci United, dengan pengawasan yang kuat kawasan hutannya termasuk di TNKS masih dinilai baik. Artinya kerusakan kawasan hutan masih terbilang rendah, harusnya ini dihargai dengan kompensasi.

Kompensasi dimaksud adalah adanya bantuan dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekeliling hutan. Karena diminta menjaga hutan mereka dilarang menebang kayu padahal itu adalah sumber penghidupannya.

Sumber penghidupan ini yang harus dibantu, dengan dana untuk kegiatan lain, seperti perkebunan atau tanaman kayu industri.

Dalam hal ini, maka PBB dituntut untuk memberikan bantuan dana tersebut, sebagai kompensasi atas terjaganya hutan di Sumatera sebagai "paru-paru" dunia.

Selain kompensasi, Kerinci united harus juga mengajukan isu pemberantasan illegal logging (pembalakan liar) dan lainnya yg mengarah kepada perbuatan mengganggu lingkungan maupun hutan yang merusak lingkungan hidup.

Kami selaku Rakyat Kerinci berharap melalui setiap konferensi-konfrensi PBB tentang perubahan iklim itu, ada rekomendasi bagi daerah-daerah untuk menyelamatkan lingkungannya.

Keharusan ini adalah di bebankan kepada pemerintah untuk berusaha menuntut kompensasi dunia internasional (PBB, red) melalui pemerintah pusat, atas upaya menjaga kelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan sejumlah hutan lindung sebagai “paru-paru” dunia.

Kita harus hitung berapa hak kompensasi itu berdasarkan rumusan dari nasional. Perhitungan tersebut harus diajukan ke pemerintah pusat untuk selanjutnya disampaikan ke dunia internasional (PBB, red),”

“Rakyat Kerinci United memang berhak mendapatkan dana kompensasi tersebut”.

Menurut kami, ada ketidakadilan pemerintah pusat selama ini, karena Rakyat/Daerah yang memiliki sumber daya alam bahan tambang diberi kompensasi tapi mengapa Rakyat/Daerah yang memiliki dan menjaga hutan tidak diberikan..????

Karena itu, DPRD Kerinci United harus bahkan wajib mendukung upaya Keinginan Rakyat melalui Corong pemerintah Kabupaten/kota serta provinsi dalam menuntut kompensasi menjaga hutan lindung dan taman nasional kepada dunia internasional.

Kawasan hutan taman nasional yang dijaga di Kerinci United mencapai luas 215.000 hektar yakni terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Selain sebagai “paru-paru dunia” menjaga taman nasional dan hutan lindung ditujukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya air, tidak saja bagi penduduk Kerinci United tetapi juga untuk masyarakat Sumbar Bengkulu dan Jambi sendiri.Kemudian untuk mengatur pemanfaatan air dan fungsi ekologis lainnya.

Kawasan hutan lindung juga memiliki fungsi perlindungan sistim penjaga kehidupan seperti pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut dan pemeliharaan kesuburan tanah. Selain hutan lindung, Kerinci United juga memiliki dan menjaga tujuh kawasan konservasi di daerahnya, termasuk areal hutan produksi.

Penjagaan dan pengawasan ini agar kawasan-kawasan tersebut mampu difungsikan untuk upaya pemeliharaan keberagaman hayati, pemenfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan sistim penyangga kehidupan,
demikian luas dan pentingnya arti serta manfaat dari TNKS tersebut, jadi harus ada harga untuk itu.
JADI LAYAKLAH RAKYAT KERINCI MENDAPATKAN KOMPENSASI UNTUK SEMUA INI….!!!

Melihat Kembali Kelayakan Pembangunan

Oleh :

Yan Salam Wahab

Suatu pembangunan diadakan tentulah dengan maksud agar ia dapat memberikan keuntungan atau manfaat sehingga dalam setiap perencanaan pembangunan harus selalu dipertimbangkan dan dihitung, apakah pembanguan yang akan dilaksanakan itu menguntungkan ataukah tidak. Jika pembangunan yang akan dilaksanakan dianggap menguntungkan, maka pembangunan itu dapat dianggap layak dikerjakan. Sebaliknya, jika dari hasil analisis diragukan akan dapat memberikan manfaat atau keuntungan, maka pembangunan itu tidak layak dan sebaiknya ditangguhkan.

Pengertian “menguntungkan" dapat berbeda antara pembangunan perseorangan atau pembangunan perusahaan swasta dengan pembangunan pemerintah. Pengertian menguntungkan bagi perseorangan atau swasta adalah keuntungan finansial, sedangkan pengertian keuntungan pada pembangunan pemerintah adalah manfaat yang mungkin berupa keuntungan ekonomi, sosial, keamanan, atau politis. Jadi, untuk pembangunan perseorangan atau perusahaan, keuntungan finansiallah yang terutama dituju.

Jika pembangunan diperkirakan tidak akan memberikan keuntungan finansial, maka pembangunan tersebut tidak akan dilaksanakan. Hal ini berbeda jika pembangunan tersebut merupakan pembangunan pemerintah yang umumnya ditujukan untuk kepentingan orang banyak. Jika suatu pembangunan diperkirakan tidak menguntungkan secara finansial, tetapi dari aspek sosial, keamanan, atau politis akan menguntungkan, maka pembangunan itu dapat dianggap layak. Pembangunan-pembangunan yang demikian sesungguhnya juga akan memberikan keuntungan finansial secara tidak langsung, atau dampak ekonomisnya baru terasa kelak. Contoh:

Pertama Pembangunan pendidikan tidaklah ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial secara langsung. Pendidikan akan meningkatkan mutu manusia yang selanjutnya akan memberikan mutu pekerjaan yang lebih tinggi sehingga dapat menguntungkanperusahaan atau lembaga tempat dia bekerja, dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas nasional.

Kedua Pembangunan jalan atau irigasi di pedesaan tidaklah akan memberikan keuntungan finansial, tetapi adanya jalan akan memperlancar arus barang dan meningkatkan perdagangan sehingga pendapatan penduduk akan meningkat, perdagangan dan industri dapat maju, dan kemakmuran pun akan meningkat pula. Adanya saluran irigasi akan dapat meningkatkan produksi pertanian sehingga pendapatan petani juga akan meningkat.

Jika perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pendapatan penduduk meningkat, pendapatan negara pun akan dapat meningkat pula, antara lain melalui pajak. Jadi, suatu pembangunan dapat juga dianggap layak jika ia memberikan manfaat bagi hajat orang banyak, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, agama, politik, ataupun pertahanan dan keamanan. Suatu pembangunan dapat juga dikatakan layak jika ia merupakan sarana atau prasarana untuk pembangunan-pembangunan berikutnya.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dalam perencanaan pembangunan perseorangan dan perusahaan diperlukan terutama analisis finansial, sedangkan pembangunan pemerintah lebih ditekankan pada analisis ekonomi. Pengertian finansial terutama mencakup aspek keuangan, antara lain modal yang diperlukan, besar pinjaman, lama pinjaman, besar cicilan, dan bunga. Pada pembangunan pemerintah hal ini juga dipertimbangkan. Jika hasil analisis finansial menunjukkan nilai-nilai negatif, maka untuk pembangunan perseorangan dan swasta dikatakan tidak layak, sementara untuk pembangunan pemerintah belum tentu tidak layak karena harus dipertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lain-lainnya.

Secara umum, untuk dapat mengatakan apakah suatu pembangunan itu layak atau tidak, perlu terlebih dahulu diperoleh jawaban atas masalah :
1. Secara Tekhnis (prosedur, teknologis, manajemen) dapat dikerjakan?
2. Apakah secara finansial atau ekonomis menguntungkan? 
3. Apakah dari segi sosial, politis, dan keamanan dapat dipertanggungjawabkan?

Semua pertimbangan tersebut dituangkan pada perencanaan yang dikenal dengan nama studi kelayakan (feasibility study). Studi kelayakan adalah nama yang populer dalam perencanaan pembangunan, baik untuk analisis pembangunan perseorangan dan swasta maupun untuk pembangunan pemerintah. Dalam studi tersebut dipertimbang-kan dan dibahas berbagai aspek, mulai dari aspek barang atau jasa yang akan ditangani sampai aspek finansial, hukum, sosial, dan sebagainya. Tentu saja untuk pembangunan-pembangunan perseorangan lebih ditekankan pada aspek teknis dan finansial, sedangkan untuk proyek pemerintah lebih banyak analisis ekonominya.

MEMANDANG MASA DEPAN

Oleh :

Yan Salam Wahab

Seperti apakah masa depan yang dirancang Pemerintah untuk masa depan pembangunan ?. Memperhatikan hasil pembangunan selama ini serta menyadari tantangan masa depan global yang harus diatasi, Pemerintah merumuskan Visi idealitas kehidupan masa depan. Secara ringkas gambaran masa depan yang ingin kita tuju dalam beberapa segi pokoknya adalah sebagai berikut:

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperkirakan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat cukup berarti. Volume ekonomi yang demikian akan menjadi pasar yang dinamis serta akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan produksi. Dengan dinamika ekonomi seperti itu, proses transformasi struktural akan terus berlangsung. Akan tetapi sektor pariwisata dan pertanian masih merupakan tumpuan dengan pariwisata dan pertanian berbudaya industri. Proses tesebut nantinya akan mendorong terbentuknya lapisan menengah yang makin kuat, yang akan menjadi tulang punggung perekonomian yang makin handal karena perbaikan struktur dunia usaha. Dalam dunia usaha tercipta keseimbangan yang adil antara usaha besar, menengah dan kecil serta terciptanya kerjasama di antaranya.

Lembaga-Iembaga ekonomi penting dalam masyarakat harus sudah berfungsi dengan mantap dan bekerja efisien. Kemandirian dalam pembiayaan pembangunan harus tercapai dengan bukan lagi sebagai daerah penerima pinjaman lunak atau tidak lagi tergantung pada bantuan.

Masalah kemiskinan absolut harus terselesaikan, kemajuan ekonomi dan upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan selalu digencarkan. Kesenjangan pembangunan antar golongan dan antar daerah secara sistematis dan konsisten juga akan makin berkurang. Kesejahteraan rakyat yang makin meningkat juga akan tercermin pada derajat kesehatan dan pendidikan yang semakin baik serta produktivitas SDM juga akan meningkat.

Secara keseluruhan proses transformasi ekonomi akan berjalan bergandengan dengan transformasi budaya. Masrarakat Kerinci pada akhir nya nanti harus berpendidikan lebih tinggi, lebih sehat, makin cerdas dan pekerjaannya makin terspesialisasi.

Pada tahun mendatang, kualitas demokrasi akan makin meningkat sebagai hasil dari peningkatan kualitas lembaga-lembaga sosial politik serta kualitas pelakunya. Kehidupan masyarakat makin transparan akan tercermin bukan hanya di bidang ekonomi, melainkanjuga dalam kehidupan masyarakat umumnya termasuk bidang politik. Persatuan dan kesatuan yang pada dasarnya telah terjalin dengan kukuh sehingga kemajemukan telah menjadi modal dan kekuatan bangsa dan bukan menjadi penyebab perpecahan.

Dalam bidang hukum akan semakin mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yaitu berintikan keadilan dan kebenaran. Birokrasi pemerintah juga akan meningkat kualitas kinerjanya sebagai hasil dari perbaikan kualitas SDM, kesejahteraannya serta penyempurnaan dalam kelembagaannya. Dengan wujud masa depan demikian Kabupaten Kerinci sudah akan menjadi daerah yang maju dan modern dan berdiri di atas landasan kemandirian.